Saat ini dunia Pendidikan Indonesai telah menjadi sorotan publi, kebijakan Teks Kemampuan Akademis 2025 atau disingkat menjadi TKA 2025 menuai banyak reaksi dari para pelajar di seluruh Indonesia, sebuah petisi online yang berjudul batalkan pelaksanaan TKA 2025 telah ditandatangani oleh 200.000 orang siswa lebih yang merasa keberatan dengan kebijakan ini. Isu ini bukan sekedar soal ujian, tetapi menyangkut kesiapan, keadilan, dan komunikasi antara pemerintah dan peserta didik.
Secara resmi TKA 2025 merupakan bagian resmi dari program asesmen nasional yang diluncurkan oleh kementrian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Pemerintah menilai bahwa rapor antara sekolah di Indonesia belum bisa dijadikan acuan karena memiliki standar penilaian yang berbeda-beda. Melalui TKA pemerintah berharap dapat memperoleh data akademik yang objektif dan setara yang dapat menjadi dasar dalam meningkatkan mutu pembelajaran, menilai keberhasilan kurikulum dan memastikan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan kata lain, TKA bukan diajukan sebagai dasar kelulusan siswa melainkan sebagai dasar pemerataan kualitas Pendidikan.
Bertujuan baik pembatalan TKA 2025 mengalami sejumlah kendala di lapangan, banyak siswa dan guru merasa bahwa sosialisasi yang dilakukan terlalu singkat dan informasi resmi baru diberikan beberapa minggu sebelum ujian dimulai. Akibatnya banyak siswa yang merasa terbebani secara psikologis karena belum memahami bentuk dan materi soal. Menjelang pelaksanaan TKA, publik juga dihebohkan oleh isu kebocoran sosial yang beredar di media sosial salah satunya yaitu ketika seorang siswa melakukan siaran langsung di TikTok saat melaksanakan TKA dan tayangan tersebut ditonton oleh ribuan orang.
Sehingga kementrian pendidikan pun segera menanggapi dengan melakukan penelusuran dan evaluasi sistem keamanan soal serta mengingatkan bahwa setiap peserta ujian wajib untuk menjaga integritas pelaksanaan tes. Selain itu, kemendikbud juga menjelaskan bahwa setiap peserta mendapatkan variasi soal yang berbeda, sehingga potensi kebocoran yang berdampak luas itu sangat kecil. Meskipun demikian, peristiwa ini menjadi refleksi pending bagi dunia pendidikan, bahwa selain kesiapan teknis, aspek kejujuran dan etika digital juga perlu diperhatikan agar asesmen seperti TKA benar-benar kredibel dan adil bagi semua pihak. Pemerinah menegaskan bahwa pelaksanaan TKA 2025 akan tetap dilakukan karena program ini merupakan bentuk bagian perencanaan jangka panjang nasional, hasil TKA 2025 tidak memengaruhi hasil kelulusan siswa atau peluang masuk perguruan tinggi melainkan digunakan untuk pemetaan dan hasil evaluasi pendidikan.
Sementara itu dari sisi siswa, mereka muncul pandangan bahwa seharusnya mereka dilibatkan sejak awal dalam kebijakan pendidikan. Bagi para pelajar petisi yang mereka buat bukan hanya bentuk penolakan terhadap belajar atau evaluasi, melainkan seruan agar kebijakan dilakukan dengan transparansi komunikasi yang jelas serta kesiapan yang matang. Jika dilihat lebih dalam, bahwa kedua pihak memiliki tujuan sama-sama baik, pemerintah ingin memperbaiki sistem pendidikan melalui data yang valid dan objektif sementara siswa ingin memastikan bahwa kebijakan pendidikan itu dilakukan dengan empati kesiapan dan juga kejelasan informasi. Sebetulnya letak masalah utama bukan pada program TKA, melainkan pada komunikasi kebijakan pendidikan yang belum berjalan dua arah. Pemerintah mungkin sudah siap secara administrasi namun siswa juga memerlukan ruang adaptasi.
Penulis: Nurul Aini Syarifah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar