Menurut Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pemerataan akses pendidikan pada tahun 2025 masih menghadapi persoalan yang serius. Data terbaru menunjukkan bahwa 3,9 juta anak di seluruh Indonesia tidak bersekolah. Hal ini meliputi anak-anak yang putus sekolah di tengah jalan, anak-anak yang telah lulus dari suatu jenjang sekolah namun tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya, dan anak-anak yang belum pernah terdaftar di sekolah mana pun.
Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah yang memiliki jumlah paling besar dari jumlah total anak-anak yang tidak bersekolah. Hal ini diakibatkan karena jumlah penduduk yang banyak dan ketidakmerataan fasilitas pendidikan di beberapa daerah. Provinsi berpenduduk padat sekali pun dapat mengalami bermasalahan dalam akses pendidikan.
Selain itu, Kemendikdasmen juga menjelaskan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan utama anak-anak tidak dapat melanjutkan pendidikan. Terdapat banyak keluarga yang mengalami kesulitan untuk kebutuhan dasar, sehingga tidak dapat membiayai keperluan sekolah. Kondisi tersebut menyebabkan anak-anak lebih memilih untuk membantu orang tuanya bekerja. Jarak sekolah yang jauh, minimnya sarana, dan lingkungan sosial yang kurang mendukung dapat menjadi faktor yang menyebabkan anak-anak terpaksa untuk berhenti sekolah.
Hal lain yang menambah kompleksitas masalah ini adalah keberadaan anak-anak yang belum pernah masuk sekolah sejak usia dini. Kelompok ini sangat rentan tertinggal dari segi kemampuan akademik maupun perkembangan sosial karena tidak memperoleh kesempatan pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar mereka.
Melihat besarnya tantangan tersebut, pemerintah melalui Kemendikdasmen mulai mendorong alternatif solusi berupa pendidikan jarak jauh (PJJ). Langkah ini dianggap dapat menjangkau anak-anak di daerah yang kesulitan mengakses sekolah formal karena hambatan geografis, ekonomi, atau sosial. Dengan memanfaatkan teknologi, pemerintah berharap anak-anak yang selama ini tidak tersentuh sistem pendidikan formal dapat tetap memperoleh pembelajaran yang layak.
Namun, pemerintah juga menekankan bahwa keberhasilan program ini tetap membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk keluarga, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tanpa kolaborasi yang kuat, pemerataan akses pendidikan terutama untuk menjangkau jutaan anak yang belum bersekolah akan sulit diwujudkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar