Sekolah Rakyat (SR) adalah program pendidikan gratis berasrama untuk anak keluarga miskin (desil 1 & 2) yang dimulai pada bulan Juli tahun 2025 dan telah membangun 165 sekolah. Sekolah ini menawarkan kurikulum lengkap (akademik, karakter, keterampilan) dan membuka pendaftaran guru PPPK pada Desember 2025 untuk memastikan kualitas pendidikan dan pemutusan rantai kemiskinan, dengan target ribuan sekolah di seluruh Indonesia.
Dalam upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu, pemerintah Indonesia merencanakan pendirian Sekolah Rakyat yang akan menyasar daerah-daerah dengan keterbatasan fasilitas pendidikan. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan berkualitas dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, saat itu Nadiem Makarim, mengungkapkan bahwa sekolah rakyat akan menjadi solusi untuk menjawab ketimpangan akses pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah-daerah terpencil dan perdesaan. “Pendirian sekolah rakyat ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan merata, di mana setiap anak, tanpa memandang status sosial ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang baik,” ujar Nadiem saat itu dalam konferensi pers di Jakarta.
Sekolah rakyat ini akan berfokus pada pembelajaran dasar yang mencakup mata pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, serta keterampilan hidup yang dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran akan dilakukan dengan pendekatan yang lebih fleksibel, menggunakan metode yang lebih mudah diakses oleh masyarakat sekitar.
Pemerintah juga akan melibatkan berbagai pihak untuk mendukung keberlangsungan sekolah rakyat ini, termasuk organisasi non-pemerintah (NGO) dan sektor swasta. Di samping itu, pendanaan untuk sekolah rakyat akan dialokasikan dari anggaran pendidikan yang sudah ada, dengan prioritas pada daerah-daerah yang paling membutuhkan.
Rencana pendirian Sekolah Rakyat ini disambut positif oleh berbagai kalangan, terutama para tokoh pendidikan dan masyarakat sipil yang selama ini memperjuangkan pemerataan pendidikan. “Ini adalah langkah yang sangat positif, karena pendidikan adalah hak dasar yang harus didapatkan oleh setiap anak di Indonesia. Dengan adanya sekolah rakyat, diharapkan anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak lagi tertinggal dalam hal pendidikan,” kata Ketua Ikatan Guru Indonesia, Siti Aisyah.
Meski demikian, beberapa pihak mengingatkan perlunya evaluasi dan perencanaan yang matang agar sekolah rakyat dapat beroperasi dengan efektif dan tidak hanya menjadi simbol tanpa dampak nyata. Mereka berharap agar kualitas pengajaran tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program ini.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat mengurangi angka putus sekolah, serta memberikan peluang lebih luas bagi anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang dapat membuka pintu kesuksesan di masa depan. Pendirian sekolah rakyat diperkirakan akan dimulai pada tahun ajaran 2026, dengan target awal di beberapa provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memperkuat fondasi sosial dan ekonomi negara melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar